Wednesday, May 9, 2007

Program penguatan Modal nelayan ditengarai Gagal!
Dana APBD Provinsi Kepri Rp 20 M macet ?

Maritim, Batam-
Beberapa kelompok nelayan Batam sekarang terbukti mulai kepayahan mengangsur pinjaman program penguatan modal nelayan 2006. PInjaman yang untuk Batam dibagi kedalam dua kelompok ini praktis mengalami kegagalan dari kedua belah kelompok yang ada. Pinjaman untuk nelayan tangkap senilai Rp 1,7 M hanya mampu dibayar di triwulan pertama angsuran dimulai. Perlakuan yang lebih lunak kepada nelayan budidaya sebanyak 40 orang juga disangsikan akan berjalan dengan baik. Pasalnya, dari 40 orang hanya 7 orang yang berhasil menjalankan program tersebut. Itupun dengan kepayahan.

Hal ini secara tegas diungkapkan oleh Rahman, Ketua Kelompok nelayan Air Raja kepada Maritim. “kami sekarang sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran. Ikan sudah tidak bisa ditangkap lagi dan kami sudah tidak bisa melaut karena kerusakan lingkungan yang parah. Sekarang kami hanya tinggal menunggu nasib. Jika memang agunan kami akan disita, ya kami akan menjadi kelompok orang miskin baru.” Demikian tutur Rahman.

Hal ini juga diamini oleh Jufri dari Tanjung Uma. Reklamasi pantai yang dilaksanakan oleh Pelsus Harbour Bay ternyata mengakibatkan daerah tangkapan ikan menyempit dan sudah tidak bisa mendatangkan hasil lagi. Sementara proses ganti rugi yang diharapkan dapat menambah modal selain pinjaman penguatan tak kunjung cair. Isunya ganti rugi ini diselewengkan oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok nelayan.

Sementara Ka. KP2 Batam Ir. Abang Musni sampai ke detik ini menolak untuk dijumpai oleh Maritim. Sms ke ponselnya tak kunjung mendapat jawaban sampai ke berita ini diturunkan. KP2 memegang peranan penting karena memang nelayan Batam berada dibawah binaan dinas ini. Dan terkait dengan program penguatan modal nelayan KP2 memberikan rekomendasi kepada Nelayan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman dari Bukopin.

Sementara Amir Faisal Kadis. KP2 Provinsi Kepri hanya adem – adem saja menghadapi permasalahan yang menyangkut punahnya profesi nelayan disebagian tempat di Batam ini.

Program penguatan modal nelayan adalah program senilai 20,145 Miliar yang dianggarkan dari APBD. Namun dari kabarnya, program ini kabarnya dianggarkan dari sisa anggaran provinsi Kepri tahun 2005. keanehan memang ada dalam proses ekseskusi program ini. Pinjaman baru tersalur pada bulan Desember 2006. jika memang memakai dana APBD sisa 2005 harusnya sudah terealisir pada bulan April 2006. demikian juga jika memang memakai anggaran 2006, bulan Juni paling lambat seharusnya dicairkan. Lantas kenapa ini bisa terjadi ? isunya, Pemprov meminta agar Bukopin menalangi terlebih dahulu dana sebesar Rp 20 Miliar tersebut. Namun isu ini ditolak mentah – mentah ole Masni Hasbi, Direktur Bukopin Batam. “ kita pakai dana APBD kok.” Demikian pernyataannya kepada Maritim.

Keanehan lain juga menyangkut nilai bunga yang mencapai 5,5 %. Bunga ini jauh lebih tinggi dibanding dengan program masyarakat lain yang nilainya paling banter hanya mencapai 3%. Ini mengindikasikan bahwa kemungkinan dana talangan benar adanya. Toh sebagian dari nelayan mengatakan bahwa Masni pernah mengatakan dana ini adalah dana talangan.

Kalau sudah begini ceritanya, maka aliran dana Rp 20 M ini sedikit memiliki tanda Tanya ? benarkah memang sudah tersalurkan atau masih tersimpan di kas provinsi yang ternyata juga di Bank Bukopin. Apa daya, Sekdaprov Kepri Edi Wijaya hanya diam seribu bahasa saat dikonfirmasi mengenai masalah ini. ( Arif )

No comments: